Waspada. Warta Online
MEDAN – Ledakan penduduk yang lazim terjadi kota-kota besar tidak terkecuali Medan, akan menimbulkan menjamurnya pemukiman kumuh hingga tidak terkontrol. Ini menjadi masalah di kota-kota besar, terutama di negara yang sedang berkembang.
Terlebih harapan untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum terpenuhi akibat tidak sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Demikian benang merah dalam workshop perkotaan yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Menurut Dwira Nirfalani Aulia dari Program Studi Magister Teknik Arsitektur Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, dengan judul ceramahnya Potret permasalahan kawasan pemukiman kumuh MBR di Kota Medan, pada 2008 di Kota Medan terdapat kawasan kumuh yang menyebar di 151 kelurahan dengan luas mencapai 881,66 ha dengan presentasi kawasan kumuh sebesar 3,32 persen.
Dalam persentasinya, Dwira Nirfalani mengangkat potret kawasan kumuh di lokasi Kampung Aur yang terletak di Kecamatan Medan Maimun lingkungan III dan IV dengan jumlah penghuni 3.263 jiwa atau 768 KK, jumlah rumah 432 unit terdiri dari 271 unit permanen, 99 unit semipermanen dan 62 unit rumah kayu, dengan status kepemilikan rumah 287 KK menyewa, dan 236 status pemilik.
Selain itu juga diangkat potret kawasan kumuh di bantaran rel kereta api di Kelurahan Tegal Sari Mandala II, dimana pemukiman ini sudah ada sebelum Perumnas Mandala berdiri. Pada awalanya terdapat 10 orang migran menetap di sana, tiap tahun jumlahnya bertambah hingga sampai ke arah timur, mendekati tepi sungai Denai. Sampai sisi sebelah kiri rel kereta api yang berbatasan dengan Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung. Berdasarkan data terdapat 21.967 jiwa penduduk yang tersebar 15 lingkungan dengan 4.286 rumah tangga.
M Jehansyah Siregar, dengan judul Prakondisi Medan Menuju Kota Bebas Kumuh, memamparkan bahwa pemukiman kumuh tetap menghias wajah kota besar termasuk Kota Medan.
Meskipun angka pemukiman kawasan kumuh relatif lebih kecil dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, namun permasalahan kumuh yang sama di semua kota besar ini perlu menjadi perhatian untuk segera dituntaskan. Berdasarkan data PU Cipta Karya 2008, di Kota Medan terdapat 168 lokasi permukiman kumuh, dengan luas 31 ha, jumlah bangunan di kawasan kumuh 14.101 unit, 15.927 KK dan jumlah penduduk 63.708 jiwa.
Sekretaris Daerah Pemko Medan, Syaiful Bahri mengatakan, workshop ini dimaksud sebagai upaya Pemerintah Kota Medan untuk mengidentifikasi kembali permasalahan yang ada serta mencari solusinya, khususnya untuk pemenuhan perumahan masyarakat berpenghasilan menengah rendah dan pencegahan kawasan kumuh.
“Selain itu juga mengidentifikasi peluang dan kesempatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Medan dan para pelaku pembangunan perumahan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan di Kota Medan,” ujarnya.
Editor: HARLES SILITONGA
http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=222593:kawasan-kumuh-tantangan-medan&catid=77:fokusutama&Itemid=131
http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39176:kota-medan-masih-dihuni-kawasan-pemukiman-kumuh&catid=158:sosial&Itemid=391
http://www.barometersumut.com/umum_post.php?id=723
Dinas Perkim Medan tak Becus
Tuesday, November 8th, 2011
Salah satu lokasi kumuh, Kampung Aur Medan dan rumah kumuh di rel PJKA.ORBIT/Aryanul Lubis
168 Lokasi Pemukiman Kumuh
Medan-ORBIT: Pemukiman kumuh di tengah Kota Medan merupakan masalah utama yang harus mendapat perhatian. Pemko Medan terutama Dinas Perumahan dan Pemukiman (perkim) diminta serius menangani masalah itu.Anggota DPRD Medan, Khairuddin Salim, kepada Harian Orbit, Senin (7/11), mengungkapkan banyaknya kawasan pemukiman kumuh di pinggiran Kota Medan sangat memprihatinkan.
“Ada 168 lokasi kawasan kumuh di Kota Medan. Ini menunjukkan kinerja Dinas Perkim yang tidak becus menangani masalah ini,” ujar Khairuddin.
Dia meminta Pemko Medan untuk tidak hanya fokus membangun hotel dan mall yang membanjiri Kota Medan. “Pemko Medan jangan sibuk mengurusi hotel, mall atau apartemen, namun kawasan kumuh ini juga harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Dijelaskan politisi partai Demokrat itu, Pemko Medan harus melakukan pembangunan atau penataan kembali kawasan kumuh. Misalnya dengan pembangunan rumah susun atau pembangunan rumah murah. “Jika hal tersebut dilakukan, kita yakin masalah pemukiman kumuh ini dapat diselesaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam seminar yang dihadiri Sekda Kota Medan Syaiful Bahri terungkap, pada tahun 2008 di Kota Medan terdapat 168 lokasi pemukiman kumuh. Dengan luas 31 hektar, jumlah bangunan di kawasan kumuh 14.101 unit, jumlah KK 15.927 KK dan jumlah penduduk 63.708 jiwa.
Mencari Solusi
Seminar yang bertemakan Upaya Penanganan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Pencegahan Kawasan Kumuh, Kamis (3/11) di Hotel Darma Deli Medan itu, presentasi kawasan kumuh di Kota Medan mencapai 3,32 persen.
Dwira Nirfalani Aulia dari program magister teknik arsitektur USU yang bertindak sebagai pembicara mengatakan, tahun 2008 kawasan kumuh di Kota Medan menyebar di 151 Kelurahan dengan presentasi kawasan kumuh sebesar 3,32 persen.
“Salahsatu kawasan kumuh di Kota Medan terletak di kawasan Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun, dan bantaran rel kereta api di Kelurahan Tegal Sari Mandala II,” terang Dwira.
Untuk itu, tambahnya, kepada Pemko Medan diminta memprioritaskan penanganan kawasan pemukiman kumuh itu.
Sementara itu Ir M Jehansyah Siregar MT PhD yang juga pembicara dalam workshop mengatakan, permasalahan pemukiman kumuh tetap menghiasi Kota Medan, walaupun kawasan kumuh di Kota Medan relatif lebih kecil.
“Berdasarkan data PU Cipta Karya tahun 2008 di Kota Medan terdapat 168 lokasi pemukiman kumuh, dengan luas 31 hektar, jumlah bangunan dikawasan kumuh 14.101 unit, jumlah KK 15.927 KK dan jumlah penduduk 63.708 jiwa. Hal ini tentunya harus segera dituntaskan,” terangnya.
Sedangkan Walikota Medan diwakili Sekda Ir Syaiful Bahri MM mengatakan, seminar itu sebagai salahsatu upaya untuk mendapatkan masukan dan mencari lahan sehingga lahan tersebut layak huni. Selain itu, melalui kecamatan diharapkan tidak lagi membiarkan pembangunan yang berada di bantaran sungai.
“Semoga dalam seminar ini muncul pemikiran, ide-ide untuk mencari solusinya.,” tukas Syaiful. Or-12
http://harianorbit.com/?p=10086
Tidak ada komentar:
Posting Komentar